Dokumen pertama berupa surat keterangan menyebutkan bahwa absensi pegawai tercatat secara administratif, namun Kepala Puskesmas juga menyatakan keberadaan maupun aktivitas pegawai di luar pencatatan absensi tidak dapat dipantau secara terus-menerus dan meminta Dinas Kesehatan melakukan verifikasi lebih lanjut. Sebaliknya, pada Surat Pernyataan/Klarifikasi tertanggal 24 Juli 2026, justru dinyatakan bahwa pemberitaan mengenai ASN tersebut tidak benar dan yang bersangkutan selalu menjalankan tugas sesuai SOP.
Selain perbedaan substansi, publik juga menyoroti sejumlah dugaan kesalahan administrasi yang dinilai fatal, antara lain perbedaan penyajian identitas pegawai, penggunaan alamat email instansi yang berbeda, format penulisan identitas yang tidak seragam, hingga tata naskah dinas yang dianggap tidak lazim. Rangkaian kejanggalan tersebut memunculkan pertanyaan apakah seluruh dokumen telah melalui prosedur administrasi, verifikasi, dan persetujuan pejabat yang berwenang sebelum diterbitkan.
Di tengah polemik tersebut, turut beredar tangkapan layar percakapan yang diklaim berkaitan dengan permintaan bantuan pengurusan BPJS kepada masyarakat oleh ASN yang sama. Namun hingga saat ini, isi percakapan maupun konteksnya belum dapat diverifikasi secara independen sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Apabila dalam pemeriksaan nantinya terbukti terdapat pemalsuan atau manipulasi dokumen resmi, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun, sepanjang seluruh unsur tindak pidana terbukti berdasarkan proses penyidikan dan putusan pengadilan. Jika ditemukan pelanggaran disiplin ASN, penanganannya juga mengacu pada ketentuan disiplin aparatur sipil negara yang berlaku.
Publik kini menunggu langkah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan audit administrasi, memverifikasi keabsahan dokumen yang beredar, serta memberikan penjelasan resmi mengenai seluruh perbedaan yang menjadi perhatian masyarakat. Klarifikasi yang transparan dinilai penting guna menjaga integritas pelayanan publik sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, informasi yang berkembang di lapangan, dan bahan yang telah diperoleh. Bagian yang belum terverifikasi disampaikan sebagai dugaan atau hal yang masih memerlukan klarifikasi. Redaksi tetap membuka hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, agar setiap penjelasan maupun bukti tambahan dapat dimuat secara proporsional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
TIM INVESTIGASI